Kaur, Suaramassa.co.id – Pemerintah Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) jelang Peringatan Hari Raya Idul Adha luncurkan program ketahanan pangan membagikan bantuan Ayam Untuk Konsumsi Masyarakat, Rabu (4/6).
Kades Bungin Tambun III Gusmadi kepada wartawan suaramassa.co.id usai menyalurkan bantuan mengatakan bahwa giat ini dalam rangka mendukung secara nyata program Ketahanan Pangan yang menjadi intervensi pemerintah pusat.
“Bantuan bersumber dari hasil pengelolaan penggemukan ayam pedaging yang di kelola oleh TPK Ketahanan Pangan,” ujar Gusmadi.
Lanjutnya, Pemerintah Desa Bungin Tambun III Saya mengucapkan terima kasih kepada TPK yang telah dengan serius mengelola usaha.
“Alhmdulilah sudah berjalan selama 2 tahun, tahun pertama TPK Ketahanan Pangan telah berkontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) di pergunakan untuk memberikan bantuan subsidi pembelian Gas Elpiji 3 kg,” jelas Kades Bungin Tambun III.
Lebih lanjut Gusmadi mengatakan selama satu tahun penuh bagi seluruh warga masyarakat sudah menikmati hasil kerja dari TPK, kemudian di tahun 2024 TPK Ketahanan Pangan juga telah memberikan bantuan paket sembako lengkap kepada warga dan juga telah membantu untuk pembelian Tanah Pemakaman Umum (TPU).
“Tahun 2025 ini pada fase kegiatan pertama dapat memberikan bantuan ayam untuk konsumsi masyarakat yaitu satu ekor ayam dengan bobot 2 kg untuk setiap kepala keluarga,” ungkapnya.
Sambung Gusmadi semoga kegiatan ini dapat berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil dan manfaat kegiatan tersebut.
Sebagaimana di ketahui juga bahwa Kepala Desa Bungin Tambun III ini mengemban amanah sebagai Ketua APDESI Provinsi Bengkulu yang berdasarkan pantauan media bahwa beliau sangat aktif, mengkonsolidasi seluruh Kepala Desa se Provinsi Bengkulu untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Terbukti bahwa Desa Bungin Tambun III merupakan Desa tercepat se-Provinsi Bengkulu menyelesaikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih hingga terbitnya SK Badan Hukum dari Kemenkum RI.
