ROKAN HULU — Di tengah ketatnya ruang fiskal daerah dan sorotan terhadap kinerja pemerintahan, kepemimpinan Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM., bersama Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, dinilai mulai memperlihatkan arah baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Pendekatan yang lebih terbuka dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat disebut menjadi salah satu pembeda dari pola birokrasi sebelumnya.
Apresiasi terhadap pasangan kepala daerah tersebut datang dari Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, Syahmadi Malau. Ia menilai Anton dan Poti mampu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus berupaya mencari solusi di tengah berbagai keterbatasan pemerintah daerah.
“Kami menilai kepemimpinan Pak Anton dan Pak Poti memiliki integritas yang tinggi dan sangat dekat dengan masyarakat. Ini bukan sekadar gaya bicara atau pencitraan, tetapi ada perubahan pola pikir dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” kata Syahmadi Jumat (14/8/2026).
Menurut Syahmadi, kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi kepala daerah. Dalam situasi tersebut, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran yang tersedia, tetapi dituntut mampu mencari alternatif pembiayaan agar agenda pembangunan tetap berjalan.
Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian adalah kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai mencapai Rp154,988 miliar. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung dua sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sebanyak Rp146,1 miliar dialokasikan untuk penyelesaian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sementara sekitar Rp8,88 miliar diperuntukkan bagi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kedua proyek tersebut dinilai memiliki dampak strategis. Penguatan RSUD diharapkan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan MPP ditargetkan memangkas rantai birokrasi sehingga pelayanan administrasi dan perizinan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Bagi Syahmadi, langkah mencari pembiayaan di luar kemampuan fiskal rutin daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk tetap bergerak ketika ruang anggaran semakin terbatas.
Namun, apresiasi tersebut tidak berarti pemerintah terbebas dari kritik. Ia menegaskan Pemuda Pancasila tetap menempatkan diri sebagai mitra kritis yang akan mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
“Pujian ini bukan cek kosong. Kami memberikan penilaian berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Kalau ada kebijakan yang keliru atau tidak berpihak kepada masyarakat, tentu akan kami kritisi dan kawal,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari keberanian mengambil kebijakan, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sisi lain, tekanan fiskal masih menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, terobosan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan transparansi, pengawasan serta perhitungan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
Sejumlah kebijakan pemerintah juga masih akan diuji oleh waktu. Apresiasi publik terhadap langkah awal pemerintahan Anton-Poti pada akhirnya harus dibuktikan melalui hasil yang terukur: pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, pelayanan publik yang semakin cepat, pembangunan yang tepat sasaran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan terbesar pasangan Anton-Poti bukan sekadar mempertahankan citra positif, melainkan mengubah ruang fiskal yang terbatas menjadi kebijakan yang benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Di tengah tekanan tersebut, langkah pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif dapat menjadi peluang sekaligus ujian. Jika dikelola secara transparan, efektif, dan sesuai kepentingan publik, kebijakan itu berpotensi menjadi instrumen penting untuk menjaga roda pembangunan Rokan Hulu tetap bergerak.
Sebaliknya, jika tidak dikawal dengan baik, pembiayaan jangka panjang dapat menimbulkan beban baru bagi daerah. Karena itu, dukungan publik semestinya berjalan beriringan dengan pengawasan.
Bagi masyarakat Rokan Hulu, ukuran akhirnya sederhana: bukan seberapa banyak janji yang disampaikan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan. Di titik itulah kepemimpinan Anton dan Poti akan benar-benar diuji.
