ROKAN HULU — Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu berhasil menjaga keamanan ratusan masyarakat Persukuan Melayu Rantau Kasai (PMRK) yang menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres dan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (7/4/2026). Pengamanan berlangsung tertib dan kondusif, dengan pendekatan humanis yang mengedepankan dialog, penghormatan budaya lokal, serta penguatan konsep *Green Policing* melalui penyerahan bibit pohon kepada peserta aksi.
Sebanyak 338 personel Polres Rokan Hulu bersama jajaran Polsek rayonisasi diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi berjalan aman dan terkendali. Massa aksi yang berjumlah sekitar 300 orang datang menggunakan bus dan minibus, membawa spanduk serta pengeras suara untuk menyuarakan tuntutan terkait pengakuan hak ulayat masyarakat adat serta penolakan terhadap dugaan kriminalisasi tokoh adat.
Situasi pengamanan terlihat berbeda dari biasanya. Aparat kepolisian menyambut kedatangan massa dengan mengenakan tanjak dan selendang, simbol budaya Melayu yang sarat makna penghormatan. Bahkan, petugas juga menyerahkan bunga kepada perwakilan demonstran sebagai tanda persahabatan dan komitmen menjaga suasana damai. Selain itu, air minum turut dibagikan kepada peserta aksi guna memastikan kenyamanan masyarakat selama menyampaikan aspirasi.
Wakapolres Rokan Hulu, Kompol I Made Juni Artawan, S.I.K., M.H, menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Polres tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir dengan kepedulian dan penghormatan terhadap budaya lokal. Aspirasi masyarakat harus dapat disampaikan dengan aman, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi di Mapolres, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk mengikuti agenda mediasi bersama unsur legislatif. Dalam pertemuan tersebut, tercapai sejumlah kesepakatan penting yang menjadi perhatian publik, di antaranya rencana *pengelolaan mandiri sebesar 40 persen dari total 11.600 hektare lahan eks PT Torganda oleh masyarakat adat*, serta komitmen untuk memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap tokoh adat sepanjang proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Seluruh rangkaian kegiatan aksi berakhir sekitar pukul 15.20 WIB. Massa membubarkan diri secara tertib tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum.
Keberhasilan pengamanan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa pendekatan persuasif dan humanis mampu menciptakan stabilitas sosial di tengah dinamika aspirasi masyarakat. Polres Rokan Hulu kembali menegaskan perannya sebagai institusi pengayom masyarakat yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga menghargai budaya dan menjaga harmoni sosial di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.
