Pelalawan – Surat himbauan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pelalawan, yang diterbitkan pada 8 Januari 2023 dengan nomor 550/DISHUB/2024/002, memicu kontroversi di kalangan pengemudi yang harus melintasi jalan lintas timur Pelalawan yang terdampak banjir.
Situasi di lokasi banjir masih memprihatinkan, dengan debit air tinggi dan kemacetan buka-tutup. Kendaraan roda 4 dan minibus belum dapat melintas, memaksa pengendara mencari solusi, terutama menggunakan jasa towing dan mobil besar.
Meski surat himbauan dari Dishub Pelalawan telah dikeluarkan, calo dan pemilik towing serta truk di lapangan tampaknya mengabaikannya. Mereka tetap mematok harga sebesar 700 ribu rupiah per mobil minibus untuk melewati jalur banjir, menyebabkan protes dari sejumlah pengendara.
Anggota Dishub Kabupaten Pelalawan telah memberikan pernyataan tegas bahwa ketidakpatuhan terhadap surat himbauan ini akan ditindaklanjuti sebagai tindakan pungutan liar (pungli). Namun, para calo dan pemilik towing tampaknya tidak menghiraukannya.
Salah satu insiden mencolok melibatkan seorang warga Indragiri Hilir bernama Marbun. Ketika hendak menuju Pekanbaru melalui jalan lintas timur, Marbun terlibat dalam adu argumen dengan calo dan pemilik towing terkait tarif jasa penyebrangan. Meskipun Marbun sudah mengetahui tarif resmi, ia terpaksa membayar 700 ribu rupiah untuk melewati lokasi banjir.(9/01/2024)
Pada akhirnya, kejadian ini memunculkan pertanyaan seputar efektivitas surat himbauan Dishub Pelalawan, yang sepertinya tidak dihormati oleh para pelaku di lapangan. Masyarakat Pelalawan pun mulai meragukan keberlakuan surat himbauan tersebut dalam menyelesaikan masalah transportasi di tengah kondisi darurat banjir.
Mana dia pemerintah yg katanya hadir melindungi dan membantu rakyat, polisi yg mengayomi, dan tentara yg melindungi… di saat masyarakat kesulitan maka anjing yg mengambil keuntungan yg tidak wajar harus di tindak tegas