Kabupaten Madina, 31 Desember 2023 – Kontroversi mewarnai keputusan Ketua DPRD Kabupaten Madina terkait pembatalan hasil pengumuman seleksi PPPK tahun 2023. Keputusan tersebut, yang diumumkan pada rapat dengar pendapat dengan para demonstran, khususnya para guru yang tidak lolos seleksi, disoroti oleh Ketua Lembaga Kajian Pendidikan dan Pelatihan (LKPP), Faisal Ardiansyah.
Faisal Ardiansyah menyatakan bahwa rekomendasi pembatalan tersebut dapat diibaratkan sebagai “lelucon yang tidak lucu” yang keluar tanpa kajian mempertimbangkan nasib 1500 orang yang telah lulus PPPK. Menurutnya, keputusan ini seolah-olah diambil tanpa mempertimbangkan nasib rakyat Madina yang seharusnya menjadi prioritas.
“Apakah 1500 orang ini bukan warga Madina yang juga berhak mendapatkan perhatian terhadap nasibnya? Jika alasan demonstrasi digunakan sebagai dasar keputusan, maka DPRD Madina seakan-akan sengaja menciptakan konflik internal demi kepentingan politik, dengan memanfaatkan kekecewaan para guru yang tidak lolos PPPK,” ujar Faisal.
Faisal juga mengungkapkan bahwa Ketua DPRD Madina, Erwin Lubis, sebenarnya telah mengusulkan rembuk untuk mencapai keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, beberapa pihak, seperti Sobir Lubis, Zubaida dari Partai Golkar, mantan Ketua DPRD Madina Elli Hartati, dan Siddik dari PAN, terkesan memaksakan rekomendasi pembatalan untuk mencitrakan diri sebagai pahlawan di mata demonstran.
Ketegangan antara keputusan DPRD Madina dan nasib 1500 orang yang telah lulus PPPK menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, sementara upaya mencari solusi yang adil terus berlangsung.
