ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Bupati Rokan Hulu selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD Perumda Rohul Jaya (RHJ), Anton, ST, MM, bersama Wakil Bupati Syafarudin Poti, SH, MM, dijadwalkan menggelar kegiatan doa bersama dengan jajaran manajemen dan karyawan BUMD Perumda RHJ pada Jumat, 17 April 2026.
Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 500 masyarakat dari kawasan Pasar Modern Pasir Pengaraian dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Sebagai rangkaian awal kegiatan, penyembelihan satu ekor sapi telah dilaksanakan pada Kamis (16/4/2026) sebagai bentuk kepedulian sosial dan wujud kebersamaan dengan masyarakat. Daging hasil penyembelihan tersebut akan diolah dan disajikan pada acara doa bersama yang digelar keesokan harinya.
Direktur Utama BUMD Perumda RHJ, Imran Tambusai, SE, MM, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari komitmen manajemen baru dalam membangun fondasi perusahaan daerah yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memohon keberkahan sekaligus memperkuat semangat kerja seluruh jajaran agar Perumda RHJ mampu berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Secara nasional, penguatan BUMD menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, kepemimpinan baru di BUMD Perumda RHJ diharapkan mampu menghadirkan inovasi, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menaruh harapan besar agar BUMD Perumda RHJ dapat menjadi contoh perusahaan daerah yang adaptif dan berdaya saing, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
