Padangsidimpuan || – Dari beberapa pemberitaan di media massa baik online dan media cetak terkait dengan pekerjaan proyek Dinas (PERKIM) perumahan dan pemukiman kota Padang Sidempuan Tahun 2020_2023 banyak ditemukan dugaan Mark up dan korupsi dan bahkan ada beberapa kasus yang sudah di proses di Polda Sumatera Utara yang sampai sekarang tidak tau kelanjutannya.
Sesuai dengan hasil investigasi dan konfirmasi dilakukan tim media selama ini banyak ditemukan dugaan KKN seperti pekerjaan yang dianggap asal jadi dan Mark up serta salah’ dalam perencanaan proyek yang telah melanggar hukum seperti proyek Dek penahan atau taman dibawah jembatan siborang yang menghabiskan miliaran rupiah ditambah lagi sekarang proyek yang sedang berjalan yaitu pekerjaan proyek Trotoar yang masih banyak yang tidak memakai plang merk dan terkesan dikerjakan asal jadi serta diduga Mark up.
Baru baru ini juga aktifis dan mahasiswa ketika melakukan UNRAS atau unjuk rasa kedinas PERKIM KOTA PADANG SIDIMPUAN terjadi keributan sampai ada salah seorang mahasiswa yang terkena pemukulan dan berujung ke polres dan diselesaikan dengan damai.
Demikian pula Proyek pekerjaan trotoar yang sekarang sedang berjalan yang bersumber dari dana DID tahun 2023 dengan biaya miliaran rupiah yang terkesan asal jadi dan diduga Mark up.
Lanjut kadis Perkim kota Padang Sidempuan terkesan kebal hukum karena diduga sudah atur semua APH sehingga selalu lolos dalam jeratan hukum.
Jika ini benar maka kami tim media tidak tinggal diam,kami akan melakukan laporan dan meminta Kejagung dan mabes polri agar menindak tegas siapa saja yang melanggar hukum, tandasnya
Ketika dikonfirmasi dinas Perkim kota Padang Sidempuan IMBALO SIREGAR melalui WhatsApp tidak ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.
