Sumenep – Polemik dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah kepulauan kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke wilayah hukum Polsek Sapeken setelah seorang aktivis kepulauan mengaku laporannya terkait dugaan penimbunan dan penjualan BBM subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditolak aparat kepolisian.
Aktivis bernama Juhari mengaku kecewa berat terhadap sikap aparat saat dirinya mencoba mengadukan dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di salah satu APMS di kawasan Kepulauan Sapeken.
Menurut Juhari, laporan masyarakat (Dumas) yang dibawanya justru tidak diterima dengan alasan perkara tersebut disebut bukan ranah pidana kepolisian.
Pernyataan itu diduga disampaikan salah satu Kanit di Polsek Sapeken bernama Heru.
“BBM itu bukan tindak pidana seperti penimbunan, dan menjual BBM bersubsidi dengan harga di atas HET itu juga bukan polisi, melainkan ranahnya PT Pertamina. Jadi kalau mau laporan BBM ke Pertamina saja,” ujar Heru seperti dikutip dari keterangan yang diterima media.
Pernyataan tersebut langsung memicu kontroversi. Pasalnya, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Migas dan selama ini menjadi objek penindakan aparat penegak hukum.
Tak hanya itu, Juhari juga menyoroti sikap aparat yang dinilai justru membela pihak APMS. Ia menyebut alasan bahwa tumpukan BBM di satu lokasi tidak dapat dikategorikan sebagai penimbunan sebagai dalih yang tidak masuk akal.
“Di mana-mana polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat, apalagi ini menyangkut hak rakyat kecil. Saya malah diarahkan melapor ke Polres Sumenep,” kata Juhari dengan nada geram.
Aktivis tersebut juga mengungkap dugaan maraknya praktik ilegal di kawasan kepulauan yang menurutnya selama ini seolah dibiarkan tanpa penindakan hukum. Ada apa dengan Polsek Sapeken?…apakah Udah lancar uang tutup mulut dari para mafia ilegal yang berada di Sapekan.
Ia menyatakan peredaran rokok tanpa pita cukai hingga distribusi BBM subsidi antarpulau berlangsung bebas tanpa pengawasan serius.
“Di pulau ini semua bisnis ilegal seperti dilegalkan. Rokok tanpa cukai bebas keluar masuk setiap hari. Pengiriman BBM subsidi dari Sapeken ke Cellong maupun dari Sumenep ke Sapeken juga seperti tak tersentuh hukum,” ungkapnya.
Kasus ini disebut akan dibawa lebih jauh ke pengawasan internal kepolisian. Juhari mengaku tengah menyiapkan Laporan Informasi (LI) ke Polda Jawa Timur melalui Divisi Pengamanan Internal (Paminal).
Ia juga mendesak Mabes Polri, Polda Jawa Timur, dan Polres Sumenep untuk turun langsung melakukan investigasi di wilayah kepulauan tersebut.
“Biar semua tahu kondisi hukum di Sapeken. Jangan sampai polisi hanya menjadi pajangan di tengah dugaan praktik mafia yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Sumenep maupun Polda Jawa Timur terkait penolakan laporan masyarakat tersebut.
(tim).
