Probolinggo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo menuai polemik, pasca dilaksanakannya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu, Senin (19/8/2024).
Kegiatan sosialisasi yang digelar pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 menuai tanda tanya. Pihak Partai Politik (Parpol), menyayangkan dengan tidak diikutsertakannya mereka.
Hal demikian, memicu berbagai komentar dari para pihak Ketua Partai Politik di Kabupaten Probolinggo.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Hafid mengungkapkan, “Saya mempertanyakan pada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kenapa Partai Politik tidak dilibatkan. Toh, tema kegiatan tersebut adalah Pemetaan Kerawanan. Sebenarnya, kami (Parpol/Red) bukan ingin diundang, tapi kami mempertanyakan regulasi yang ada,” ujarnya.
Hafid membandingkan dengan daerah lain, semisal Surabaya, justru pihak Partai Politik dilibatkan. Harapan saya pada Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, untuk kedepan mengevaluasi segala kebijakan dengan baik.
Senada dengan Hafid, Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sofyan Hadi mempertanyakan terkait tidak diundangnya pihak Parpol.
“Parpol adalah pelaku utama dalam Pemilihan, kenapa kami tidak dilibatkan. Tidak akan ada Pilkada jika tidak ada pihak Parpol. Di daerah lain, seperti Gresik, Pamekasan, Surabaya, Lumajang, Situbondo, Mojokerto itu diundang. Untuk Kabupaten Probolinggo, ada apa dengan pihak Bawaslu,” ungkap Sofyan.
Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Probolinggo, Alex Putra Wicaksana turut menanggapi perihal tidak diundangnya pihak Partai Politik.
“Pemilu dan Pilkada itu lebih rawan Pilkada. Alasan Bawaslu tidak mengundang Parpol itu apa, sedangkan di daerah lain Parpol itu diundang. Seharusnya Bawaslu lebih mementingkan Parpol, karena yang punya hajat adalah Parpol. Kalau tidak ada Parpol tidak mungkin ada Bawaslu. Dalam waktu dekat, kami bersama dengan Ketua Parpol lain akan melakukan somasi dan klarifikasi mengapa tidak mengundang pihak Parpol,” tutur Alex.
Terpisah, Ketua Partai Garuda, M. Adais Solikin juga sangat menyayangkan dengan polemik tidak dihadirkannya pihak Partai Politik.
“Saya menyayangkan Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan Pemetaan Kerawanan Pemilu kemarin, justru tidak mengundang Parpol. Partai ini peserta Pemilu, bahkan nanti akan menjadi pengusung dan pendukung di Pilkada 2024. Jadi, saya patut menanyakan keseriusan Bawaslu dalam menjalin komunikasi yang baik dengan partai politik. Informasinya, ditempat lain semua Parpol dilibatkan,” tegas Adais.
Saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Tola Edi menyatakan sudah mengklarifikasi di grup WhatsApp Parpol.
“Tadi saya sudah menyampaikan, bahwa kemarin itu acaranya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Pihak terundang memang pihak eksternal, yaitu Ormas, Kepemudaan, Media dan itu terbatas. Jumlahnya juga terbatas, menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Tola Edi, Senin (19/8/2024) siang.
Edi menambahkan, jika berkaitan dengan Launching Pemetaan Kerawanan, itu kemarin pelaksanaan di tingkat Provinsi.
“Pihak Bawaslu Kabupaten/Kota adalah peserta dari Launching itu secara zoom meeting. Cuma karena berbarengan, dijadikanlah satu paket kegiatan itu,” ungkap Edi.
Lebih lanjut, Tola Edi menyatakan memerlukan bantuan semua pihak, termasuk pihak Media, Ormas dan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada 2024.
“Berbicara Pilkada di Kabupaten Probolinggo, pihak Bawaslu berharap, Pilkada besok (Tahun 2024/Red) ini berjalan dengan aman dan tanpa adanya kegaduhan. Saya mohon, sampaikan dengan baik jika ada keluhan. Sehingga, nantinya terbangun pola-pola komunikasi yang baik juga,” tandas Edi.
