Lampung Timur – Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam berbagai sektor, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Lampung Timur, Senin (3/2/2025). Mereka menuntut kepastian status kepegawaian dan mendesak pemerintah daerah untuk membuka formasi khusus dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator lapangan, Faisal Tanjung, yang menegaskan bahwa para honorer merasa kecewa dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 yang tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di Pemkab Lampung Timur.
“Kami kecewa karena formasi yang dibuka tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Satpol PP adalah garda terdepan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hak-hak kami justru diabaikan,” tegas Faisal dalam orasinya.
Ia menambahkan bahwa berbagai upaya audiensi telah dilakukan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Lampung Timur, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, jawaban yang diterima selalu menyatakan bahwa kebijakan perekrutan ASN sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing daerah.
Tuntutan Honorer: Dari Regulasi hingga Penghapusan Status Honorer
Dalam aksi tersebut, para tenaga honorer Satpol PP mengajukan lima tuntutan utama:
- Membuka formasi CASN P3K Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya untuk Tenaga Teknis Pranata Trantibum bagi honorer Satpol PP.
- Memprioritaskan tenaga honorer dengan SK Bupati yang telah dianggarkan melalui APBD agar diangkat sebagai P3K penuh waktu.
- Menghapus status tenaga honorer di Satpol PP dan mengangkat mereka sebagai ASN tetap.
- Meminta DPRD Lampung Timur, khususnya Komisi I, untuk mendesak BKPPD agar segera menyusun regulasi pembukaan formasi CASN P3K bagi Tenaga Teknis Pranata Trantibum.
- Mendesak Ketua DPRD Lampung Timur membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengawal serta memastikan pembukaan formasi CASN P3K 2025 berjalan transparan dan adil.
Para tenaga honorer berharap tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD Lampung Timur. Mereka menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Aksi Berlangsung Tertib, DPRD Diharapkan Merespons
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta aksi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, menyuarakan aspirasi dengan harapan mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
Sejumlah anggota DPRD Lampung Timur dikabarkan siap menerima perwakilan demonstran untuk berdiskusi lebih lanjut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak eksekutif mengenai langkah yang akan diambil terkait tuntutan para honorer.
Perjuangan ribuan tenaga honorer ini mencerminkan harapan besar mereka agar pemerintah segera memberikan kepastian dan kejelasan terkait masa depan mereka. Dengan formasi CASN 2025 yang akan segera dibuka, para honorer berharap bisa mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima setelah bertahun-tahun mengabdi untuk daerah.
