Rokan Hulu — Ditengah kondisi ekonomi nasional yang sedang goyah akibat defisit anggaran di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, muncul dugaan pungutan liar (pungli) berkedok biaya perpisahan yang dilakukan oleh MTSN 3 Rambah. Hal ini memicu keresahan di kalangan wali murid, terutama bagi mereka yang terdampak langsung oleh penurunan daya beli masyarakat.
Pemerintah pusat hingga daerah, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Rokan Hulu Anton, telah mengambil langkah-langkah konkret guna meringankan beban masyarakat. Salah satunya adalah dengan menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk meniadakan kegiatan di luar sekolah seperti studi tour dan perpisahan yang berpotensi memberatkan wali murid. Namun, himbauan ini tampaknya diabaikan oleh MTSN 3 Rambah.
Sekolah tersebut diketahui berencana menggelar acara perpisahan dengan anggaran fantastis yang mencapai Rp143.380.000. Biaya ini dibebankan kepada 268 murid kelas IX yang masing-masing diminta menyetor Rp535.000. Anggaran tersebut diklaim telah mencakup biaya penulisan ijazah, konsumsi ringan (snack), serta pelaksanaan kegiatan perpisahan itu sendiri.
Ketua Komite MTSN 3 Rambah, Marlis, A,Md, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan tersebut. Ia menyebut bahwa pungutan telah disepakati dalam rapat komite bersama wali murid yang digelar pada Desember lalu. “Kami sudah mengadakan rapat komite bersama wali murid kelas IX, dan mendapatkan persetujuan dari sebagian wali murid yang hadir,” jelas Marlis.
Meski demikian, muncul suara-suara keberatan dari sebagian wali murid yang merasa tidak dilibatkan atau tidak setuju dengan besarnya pungutan, terlebih di tengah situasi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang. Mereka berharap pihak sekolah dapat mengevaluasi rencana tersebut dan lebih mengedepankan empati terhadap kondisi masyarakat.
Kasus ini pun mendapat sorotan dari berbagai pihak dan diharapkan menjadi perhatian serius instansi terkait agar tidak terjadi pembebanan berlebihan terhadap siswa dan orang tua, serta menjaga integritas dunia pendidikan dari praktik-praktik yang merugikan.
