Tapsel suaramassa.co.id,- Diduga kegiatan proses lelang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 telah diatur sedemikian rupa (setting) oleh segelintir kelompok dan oknum yang ikut terlibat dalam proses lelang barang/jasa guna mengatur skenario mundur dari proses lelang.
Kelompok tersebut bukan saja terdiri dari oknum-oknum ASN Pemkab Tapanuli Selatan, tetapi diduga juga melibatkan pengusaha dan rekanan.
Sekelompok orang tersebut diduga mengajak perusahaan dari luar Tapanuli Selatan untuk ikut dalam proses lelang tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari Laman LPSE Pemkab Tapsel, yang jika dihitung perusahaan dari luar mengikuti proses lelang mencapai kisaran 70 perusahaan, namun yang melakukan penawaran setiap paket proyek diperkirakan hanya 7 perusahaan saja.
Dalam laman LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan yang diunggah, pemenang tender sejumlah proyek peningkatan jalan yang dimenangkan oleh perusahaan daerah antara lain, CV. Fajar Gemilang (Tapanuli Tengah), CV. Rankking Sada (Medan), PT. Tumanggor Cipta Sarana (Asahan), CV.Bangun Jaya Cemerlang (Medan), dan CV.Fazza Rezeki (Medan).
Selain itu indikasi kecurangan dalam proses lelang strategis daerah yaitu peningkatan jalan Sigumuru-Sirame-ramean-Bts-Kecamatan Angkola Selatan dan Kecamatan Angkola Barat senilai Rp. 14.766.000.000.
Diketahui penawaran terendah adalah PT. Tumanggor Cipta Sarana (Asahan) dengan nilai penawaran Rp.13.289.031.000, dengan selisih penawaran sebesar Rp.1.476.969.000.
Sedangkan perusahaan pemenangnya adalah Delapan Bintang Sarasi dengan penawaran sebesar Rp.14.618.256.000 dengan selisih penawaran hanya sebesar Rp.147.744.000.
Aroma kejanggalan lelang lainnya di dinas PUPR juga dapat dilihat dengan dibatalkannya sejumlah lelang khususnya di bidang pengairan.
Abd. Yazid SMTP pemerhati pembangunan dan juga jurnalis di Tapsel berpendapat (11/5/2023), hal ini biasanya bisa terjadi ketika suatu perusahaan yang mundur akan mengharapkan uang mundur disebabkan adanya perusahaan yang telah di kondisikan melakukan penawaran 10% hingga 20% dari pagu anggaran.
“Perusahaan yang dari awal telah ditentukan sebagai pemenang diduga sudah membayar kewajiban 17% hingga 20% dari pagu anggaran, namun terpaksa harus membayar lagi kepada oknum di Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat dijadikan pemenang lagi”,ujarnya.
Kemungkinan persoalan ini diduga tidak lepas dari peran Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Fachri Ananda, Kabag ULP PBJ Akhmad Sani Harcan hingga Pokja.
“Dimana Bupati Tapanuli Selatan, apakah beliau tidak mengetahuinya, atau pura-pura tidak tahu”, ungkapnya.
Sekali lagi diingatkan agar pihak aparat hukum harus mengawal ketat persoalan ini, karena kejadian tahun 2022 yang mengakibatkan silpa ratusan milyar kemungkinan besar sangat mungkin lebih parah lagi di tahun 2023 ini karena adanya tarik menarik kepentingan.
“Kawal ketat ULP PBJ karena inilah garda terdepannya”,ujar Yazid SMTP
Sampai berita naik kemeja redaksi Kadis PUPR Tapanuli Selatan tidak dapat dihubungi melalui pesan WhatsAp dinomor 0813756476xx.
A. Nst
