BeritaPeristiwa

Antrean Panjang & Penolakan Pembelian TBS, Petani Sawit Rugi Minta Pengawasan Ketat DPRD Kaur

273
×

Antrean Panjang & Penolakan Pembelian TBS, Petani Sawit Rugi Minta Pengawasan Ketat DPRD Kaur

Sebarkan artikel ini

Kaur, Bengkulu || Suaramasa.co.id – Keluhan mendasar yang dialami petani sawit di Kabupaten Kaur disampaikan secara langsung oleh Pringki saat dihubungi awak media, Sabtu (13/6/2026). Ia memaparkan kesulitan nyata yang kerap terjadi saat warga menyerahkan hasil panen ke unit pengolahan di wilayah setempat.

” Franky, Salah Satu mewakili masyarakat Kaur. Yang biasa dikenal dengan nama Panglime Kumbang Kinal” meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur turun langsung memantau kondisi di pabrik yang beroperasi di Desa Tanjung Bulan dan Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning. Masalah utama yang dikeluhkan adalah antrean kendaraan pengangkut buah yang sangat panjang, bahkan bisa berlangsung hingga tiga hari berturut-turut.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Akibat waktu tunggu yang berlarut, kualitas Tandan Buah Segar (TBS) menurun drastis hingga membusuk. Situasi ini diperberat oleh sikap penampung atau pembeli yang sering menolak membeli dengan alasan antrean panjang. Padahal harga pasar sedang menguntungkan, namun petani justru mengalami kerugian besar, diperparah pula oleh keterbatasan daya tampung pabrik.

Ia menyampaikan kekhawatiran adanya praktik yang tidak wajar di lapangan. Menurutnya, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Kaur sangat krusial untuk melindungi kepentingan seluruh warga, bukan hanya petani sawit, melainkan juga kelompok tani lainnya di daerah ini.” Ujarnya

Lanjutnya, ia berharap DPRD Kaur segera berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk meninjau langsung lokasi. Langkah ini diharapkan melahirkan solusi nyata, sehingga arus penyerahan buah berjalan lancar, tidak ada penolakan yang merugikan, dan hak petani tetap terjaga.” Tegasnya

Kejadian ini menjadi bukti bahwa pengawasan yang ketat, akurat, dan dapat dipercaya sangat dibutuhkan. Pengawasan yang efektif akan menjamin keadilan serta menjadi dasar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur secara berkelanjutan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Kaur maupun dinas terkait. Masyarakat berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar kerugian yang lebih besar dapat dicegah.

(Liharman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *