ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif melalui penguatan komunikasi publik. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” bertema *Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati* yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rokan Hulu di ruang konferensi Diskominfo, Kamis (23/7/2026).
Forum yang kembali diaktifkan setelah pertama kali digagas melalui Radio Swara Lima Luhak pada November 2021 itu menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat dalam menyampaikan arah pembangunan sekaligus menjawab berbagai isu strategis yang berkembang.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rokan Hulu, **Drs. H. Yusmar, M.Si**, hadir sebagai narasumber didampingi Kepala Diskominfo **Suharman Nasution, S.Pi., MM**. Turut hadir Kepala Bagian Kesra Saprizal AH, Kepala Bagian Umum Abdullah, SE, Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si, Kabid IKP Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si, serta perwakilan organisasi wartawan di Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam paparannya, Yusmar menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan secara utuh dan berimbang kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya publik.
Ia menjelaskan, seluruh kebijakan daerah saat ini diarahkan untuk mendukung visi Bupati Anton, ST., MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH., MM dalam menjadikan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan, serta masyarakat yang religius dan sejahtera.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Rohul menjalankan empat misi strategis yang meliputi penguatan koordinasi kebijakan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur, hingga optimalisasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan lima program prioritas utama, yakni penyelesaian sengketa hak guna usaha dan legalitas aset masyarakat, percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik beserta jaring pengaman sosial, efisiensi birokrasi melalui penguatan administrasi pemerintahan, serta mitigasi persoalan hukum khususnya di bidang pertanahan.
Sebagai bagian dari transformasi digital, Pemkab Rokan Hulu terus mengembangkan berbagai aplikasi pemerintahan seperti e-RFK, e-Fopi, Sipintar, Sipormat, dan e-SAKIP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi.
Sesi dialog berlangsung dinamis. Perwakilan organisasi wartawan menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait evaluasi pelaksanaan MTQ, pengelolaan informasi publik, hingga mekanisme dukungan publikasi kegiatan pemerintah.
Menanggapi evaluasi MTQ, Yusmar memastikan Pemkab Rohul akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menjelang pelaksanaan MTQ Provinsi Riau 2027, di mana Rokan Hulu ditetapkan sebagai tuan rumah. Evaluasi tersebut mencakup peningkatan pembinaan peserta, pelatihan berkelanjutan, serta sistem rekrutmen yang lebih profesional dan transparan.
Ia juga meluruskan berbagai informasi yang beredar terkait pembiayaan transportasi jamaah haji tahun 2026. Menurutnya, seluruh biaya pemulangan jamaah dari embarkasi menuju daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak menggunakan dana setoran calon jamaah haji. Seluruh anggaran, mulai dari transportasi, konsumsi, kargo hingga akomodasi transit, disusun secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di akhir kegiatan, Pj Sekda menyambut positif berbagai masukan dari insan pers, termasuk usulan penyusunan regulasi teknis mengenai dukungan operasional publikasi kegiatan pemerintah. Menurutnya, sinergi yang sehat antara pemerintah dan media menjadi salah satu kunci menjaga kualitas informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.
