Pelalawan – Bupati Pelalawan, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M, mengunjungi lokasi banjir di Kabupaten Pelalawan pada Kamis, 18 Januari 2024. Kedatangan mereka disambut hangat oleh warga dan pemerintah setempat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M, didampingi oleh Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution, Deputi III Komisi VIII DPR RI Ahmad, serta Kapusdatin BNPB. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memantau langsung situasi banjir di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Jalan Lintas Timur Km. 73.
Di lokasi banjir, Kepala BNPB memberikan bantuan secara simbolis kepada warga yang terdampak. Dukungan berupa peralatan dan logistik, seperti tenda, makanan siap saji, matras, sabun cair, selimut, dan lainnya, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk membantu meringankan beban masyarakat.
Dalam wawancara dengan media, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa kehadiran BNPB di Provinsi Riau merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir. Dengan status tanggap darurat di 10 kabupaten/kota di Provinsi Riau, BNPB berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Banjir ini memiliki dampak krusial di Pelalawan karena merupakan jalan penghubung antar provinsi. Kendaraan mengantri hingga berjam-jam akibat terputusnya jalan, mengganggu perekonomian,” tutur Kepala BNPB.
Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa BNPB memberikan dukungan baik dalam anggaran operasional, logistik, maupun peralatan sebagai tindakan tanggap darurat. Penanganan ini direncanakan berlangsung selama 7 hari, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai keadaan.
Menanggapi siklus hujan 20 tahun dan sumber air kiriman dari provinsi Sumatra Barat, Kepala BNPB menyatakan bahwa penanganan jangka pendek fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun upaya menengah akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Riau dan kabupaten/kota di Riau.
Keseluruhan langkah-langkah ini mencerminkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memberikan bantuan dan penanganan efektif terhadap dampak banjir di Kabupaten Pelalawan.
