Berita

Tengku Azmun Dituding Sebar Informasi Menyesatkan Terkait Pembangunan Jembatan Paibo di Pelalawan

247
×

Tengku Azmun Dituding Sebar Informasi Menyesatkan Terkait Pembangunan Jembatan Paibo di Pelalawan

Sebarkan artikel ini

PELALAWAN – Mantan Bupati Pelalawan H. Tengku Azmun Jaafar kembali menjadi sorotan setelah video kampanyenya untuk Paslon nomor urut 1 Nasaruddin-Abu Bakar beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Azmun mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki kepedulian dan kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Ia juga menyentil Bupati Pelalawan H. Zukri, yang dinilainya tidak melanjutkan program pembangunan yang pernah ia gagas. Azmun menekankan bahwa daerah seperti Sungai Buluh dan Telayap masih terisolir dan seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Lebih lanjut, Azmun mengklaim telah mengkomunikasikan proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Pelalawan dengan Sungai Buluh dan Telayap kepada Gubernur Riau. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Riau telah menganggarkan Rp185 miliar untuk proyek tersebut, namun hingga kini belum ada tindakan nyata.

Menanggapi pernyataan Azmun, Pemuda Kabupaten Pelalawan, Joe Kampe, angkat bicara. Ia mengkritik ketidakpahaman Azmun mengenai kondisi terkini Pemkab Pelalawan. Menurut Joe, Azmun, yang sejak 2007 tidak lagi aktif dalam birokrasi, seharusnya memahami bahwa informasi yang ia terima cenderung bersifat politis.

“Jika beliau memahami situasi, pasti tahu nama jembatan yang dimaksud,” tegas Joe.

Joe juga menyoroti usulan Pemkab Pelalawan yang telah diajukan ke APBD Provinsi Riau terkait pembangunan jembatan Bakal Paibo. Ia menjelaskan bahwa ada dua usulan anggaran, yaitu Rp166,7 miliar pada tahun 2022 dan Rp180 miliar pada tahun 2023, namun tidak terprioritaskan.

Joe meragukan klaim Azmun tentang percakapannya dengan Gubernur Riau dan menilai bahwa banyak proyek pembangunan tidak dilanjutkan oleh para penerusnya setelah Azmun menjabat.

“Jika mau menyalahkan, ya harusnya kepada penerus pemerintahannya, yang selama 13 tahun tidak melanjutkan,” pungkas Joe.

Dengan pernyataan ini, jelas bahwa ketidakpahaman mengenai dinamika politik dan pembangunan di Pelalawan menjadi sorotan, menandakan perlunya informasi yang lebih akurat dari para pemimpin daerah.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *