DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas fiskal dan penyempurnaan regulasi. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, saat menghadiri rangkaian Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Forum nasional yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia itu menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dua agenda utama yang menjadi perhatian adalah dialog mengenai strategi pembiayaan alternatif pembangunan serta uji publik terhadap masukan APKASI atas revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui berbagai pendekatan baru. Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari pengembangan skema pembiayaan nonkonvensional, penerapan tata kelola pemerintahan kolaboratif (Collaborative Governance), optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga peningkatan peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Anton menilai, dinamika pembangunan saat ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan APBD maupun transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mampu membuka peluang pembiayaan baru yang tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
“Ruang fiskal daerah memiliki batas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penguatan investasi daerah, hingga instrumen keuangan lainnya agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Anton.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu siap melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan investasi serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.
Selain membahas strategi pembiayaan, Bupati Anton juga mengikuti uji publik revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi perhatian seluruh pemerintah kabupaten. Menurutnya, revisi regulasi tersebut harus mampu memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaan otonomi daerah berjalan lebih efektif.
Anton menekankan bahwa pemerintah kabupaten merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kewenangan daerah, khususnya dalam pengelolaan potensi lokal, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya dan retribusi daerah, perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih proporsional.
“Semangat otonomi daerah harus diwujudkan dalam bentuk kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Pemerintah kabupaten membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan APKASI dalam uji publik dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam penyusunan regulasi baru, sehingga lahir kebijakan yang mampu memperkuat peran daerah sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
Dalam agenda tersebut, Bupati Anton didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si, Plt. Kepala DPMPTSP Munandar, SE, MM, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Minarli Ismail, SP, Kabag Tata Pemerintahan M. Franovandi, S.STP, Kabag Administrasi Wilayah Adi Irawan, S.STP, serta Kabid IKP Diskominfo Rohul Dr. Rudy Fadrial.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam forum APKASI menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring, memperkuat sinergi antardaerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional yang akan lahir benar-benar berpihak pada kepentingan pemerintah kabupaten dan masyarakat di daerah.
