Medan || – “Meskipun menang dalam Pilkada, saya minta kalau honorer terlalu banyak dan tidak efektif, tolong Kepala Daerah harus berani mengambil keputusan untuk stop dan tidak mengambil honorer dahulu, jangan memberikan bom waktu”, ujar Mendagri Tito saat kunjungan di Belitung, Jumat (15/9/2023).
Hal ini disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian saat membedah postur APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi di Bangka Belitung.
Lanjut Tito, ia melihat ada target belanja Kepala Daerah mencapai Rp.900 Miliar, namun Rp.400 Miliarnya digunakan untuk belanja pegawai.
Berarti hanya Rp.500 Miliar yang digunakan untuk kegiatan lain.
“Jangan-jangan Rp.200 Miliar-Rp.300 Miliar untuk kegiatan pegawai lagi, lalu untuk masyarakatnya mana”, ungkap Tito.
Lanjutnya, ada yang cuma Rp.30 Miliar, saya bilang ini pasti jalan banyak rusak, gang-gang banyak yang bolong”, ucap Tito.
Dengan tegas Mendagri Tito mengatakan jika honorer tersebut memiliki skill seperti tenaga kesehatan dan guru hal tersebut tidak masalah, namun yang dihindari yakni honorer tidak punya skill yang disebut tenaga administrasi yang mungkin hanya titipan keluarga pejabat atau tim sukses maka honorer tersebut akan menjadi bom waktu bagi pejabat berikutnya.
Tito juga menyinggung daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil yakni dibawah 10 persen dan hanya mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.
Dikatakan Tito, dana transfer pusat itupun separuhnya habis dipakai untuk belanja pegawai atau membayar gaji.
“Saya cek dan buka lagi, kira-kira belanja pegawai ada gak yang honorer, jangan sampai didominasi oleh honorer”, katanya mengakhiri.
A. Nst
