Tapsel suaramassa.co.id – Kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun anggaran 2019 hingga 2022 yang tengah diselidiki pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sampai saat ini belum juga menemukan titik terangnya.
Informasi yang didapat kru media ini, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) telah memeriksa seluruh Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) hingga Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ahmad Ibrahim Lubis dan mantan Kadis sebelumnya Abdul Saftar Harahap.
Diduga modus terjadinya indikasi dugaan korupsi ini adanya pemotongan dan setoran melalui koordinator penyuluh kecamatan yang seterusnya memberikan ke PPTK.
Selain itu biaya operasional pencatatan data keluarga baru/pemutakhiran dan biaya lainna diduga tidak sesuai dengan harga satuan pokok yang diatur oleh BKKBN.
Sampai berita ini naik kemeja redaksi, kadis yang bersangkutan ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsAp belum memberikan tanggapan.
A. Nst
