BeritaPemerintahan

DPRD Rohul Gelar RDP Bersama PERUMDA RHJ, Soroti Sewa Mobil dan Kerugian Keuangan

273
×

DPRD Rohul Gelar RDP Bersama PERUMDA RHJ, Soroti Sewa Mobil dan Kerugian Keuangan

Sebarkan artikel ini

Rokan Hulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya (PERUMDA RHJ) pada Senin (2/6/2025) di Ruang Banggar DPRD Rohul. Rapat ini membahas sejumlah persoalan krusial, mulai dari penyewaan mobil untuk Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, neraca keuangan, hingga kebijakan internal PERUMDA RHJ yang dinilai kurang terkoordinasi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi II Sapran, M.Pd, serta anggota Komisi II lainnya. Sementara dari pihak PERUMDA RHJ, hadir Ketua Dewan Direksi Imran Tambusai, SE., MM, Direksi Keuangan Husni Budiman, SH, dan Direksi Pemasaran Fitri.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Ketua DPRD Hj. Sumiartini menyatakan kekecewaannya atas tidak diindahkannya saran DPRD terkait penyewaan enam unit mobil dinas. “Dari awal sudah saya sampaikan soal mobil ini, tapi sepertinya mereka abaikan,” tegasnya.

Komisi II juga merekomendasikan audit terhadap anggaran 2025, termasuk menanyakan kejelasan laba dari deposito Rp34 miliar serta pembagian hasil Participating Interest (PI) dari sektor migas. Saat ditanya, jawaban Dirut Imran Tambusai dinilai mengambang, sehingga klarifikasi diberikan oleh Direksi Keuangan, Husni Budiman.

Menurut Husni, keuangan PERUMDA RHJ mengalami defisit hingga Rp69 juta per bulan dari Januari hingga Mei 2025. Bahkan, untuk menutupi kerugian, perusahaan menggunakan laba dari deposito, tanpa mampu memberikan dividen bagi daerah.

“Kalau ditambah lagi dengan pembiayaan enam mobil, tentu akan semakin menambah beban keuangan. Maka kami minta seluruh data dan kontrak diserahkan,” ujar Hj. Sumiartini.

Ia juga menegaskan akan menyurati Bupati Rokan Hulu selaku pemegang saham tunggal untuk mengevaluasi PERUMDA RHJ. “Kami sarankan mobil-mobil ini dikembalikan dulu, kalaupun diperlukan cukup dua unit saja,” ujarnya.

“Kami tidak melarang pengadaan mobil atau kebijakan lainnya, asalkan diiringi dengan prestasi dan kinerja yang membanggakan. Kalau PERUMDA RHJ berkembang, tentu akan kita dukung penuh,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *