Panyabungan – Gelombang unjuk rasa terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Mandailing Natal terus memanas. Peserta dan mahasiswa berorasi di depan Kantor Bupati Madina, menuntut pembatalan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang diduga penuh kecurangan (4/01/2024).
Dalam dua hari aksi, para peserta mengkritik ketidaktransparanan penilaian SKTT, dengan teriakan keras “Batalkan SKTT.” Bupati Sukhairi tidak ditemukan di kantor, tetapi Wakil Bupati Atika Azmi menerima massa dan menyerahkan surat permohonan pembatalan SKTT kepada Menpan-RB.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mengeluarkan tiga surat, antara lain kepada BKN, Menpan-RB, dan Ketua DPRD, terkait saran pembatalan SKTT. Namun, upaya ini belum meredakan ketegangan.
Di sisi lain, sejumlah pejabat Pemkab Madina dipanggil oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut terkait kisruh PPPK. Kepala Dinas Pendidikan Madina, Dollar Hafriyanto Siregar, dan Kepala BKPSDM Madina, Abdul Hamid Nasution, termasuk yang dimintai keterangan. Bupati Sukhairi juga turut dimintai keterangan.
Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa Kepala BKPSDM Madina dan satu pejabat lainnya telah dipanggil pada Kamis malam. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Kadivhumas Poldasu.
Seleksi PPPK di Madina tahun 2023 menimbulkan kontroversi akibat dugaan kecurangan dalam pelaksanaan SKTT. Protes peserta akhirnya berujung pada unjuk rasa dan rapat dengar pendapat oleh DPRD Madina. Tujuh anggota DPRD bahkan menginisiasi pembentukan pansus untuk mengungkap akar permasalahan.
Penulis : Magrifatulah
