Rokan Hulu – Pemerintah Provinsi Riau bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/9/2025). Acara penting ini dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, serta jajaran kepala daerah penghasil migas, termasuk Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.403/V/2025 tentang Pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas, yang bertujuan mempercepat proses perizinan, menyelesaikan kendala lapangan, dan mendukung peningkatan produksi migas nasional. Kebijakan ini selaras dengan Permen ESDM No. 37/2016 dan Kepmen ESDM No. 296/2024.
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menekankan pentingnya peran strategis Satgas ini. “Satgas dibentuk agar hambatan-hambatan dalam sektor hulu migas dapat segera dipecahkan. Target kita adalah peningkatan lifting migas demi ketahanan energi nasional, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Wahid.
Kepala SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan bahwa Satgas ini akan menjalankan delapan tugas pokok, dengan empat fokus utama: percepatan perizinan maksimal 14 hari, penyelesaian isu sosial di lapangan, persoalan kawasan hutan, serta konflik lahan Barang Milik Negara (BMN).
Sosialisasi ini juga dihadiri jajaran manajemen KKKS seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT APG Westkampar Indonesia (APGWI), SPR Langgak, PHR Lirik, dan EMP, yang menunjukkan komitmen industri dalam mendukung kelancaran operasional di Riau.
Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyampaikan dukungan penuh atas pembentukan Satgas ini. Ia menilai, keberadaan Satgas akan sangat membantu menyelesaikan kendala perizinan dan persoalan lahan yang selama ini menghambat aktivitas migas di wilayahnya.
“Rokan Hulu merupakan salah satu daerah dengan potensi migas yang besar. Kehadiran Satgas ini penting agar hambatan yang ada bisa segera diselesaikan dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkap Anton.
Turut hadir dalam acara ini unsur Forkopimda Riau, jajaran Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Korem 031/Wirabima, serta para kepala OPD Pemprov Riau.
Dengan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, sosialisasi ini diharapkan menjadi titik awal percepatan kerja sektor hulu migas di Riau sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian target energi nasional.
